sms terkirim

Aku cuma mau kamu tau, aku ga pernah seyakin ini dengan cinta

dan aku juga mau kamu tau, aku akan selalu ada ketika kamu meragukannya..

jangan khawatir cinta..

Dikirim tanggal: 25-12-2008

Pukul 00:01

Apakah memang ada perdagangan bebas?

Saya sedang mengulang mata kuliah Hukum Ekonomi di semester terakhir saya ini. Hari ini topik yang dibahas bu dosen cukup menarik, salah satunya yang menarik adalah tentang FREE TRADE atau perdagangan bebas.

Definisi Perdagangan Bebas (Free Trade)

Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) dengan ketentuan dari World Customs Organization yang berpusat di Brussels, Belgium. penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya.

Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda.

Bea Masuk (Tariff)

Setiap negara punya otoritas penuh dalam mengatur dan mengontrol kegiatan ekspor impor nya, sehingga diterapkan suatu instrumen berupa Bea Masuk/ tariff yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah atau bisa juga disebut sebagai pajak. Aturan mainnya adalah setiap importir harus membayar pajak yang telah ditentukan oleh bea dan cukai gunanya untuk mengontrol arus keluar masuknya barang.

Bea masuk menghasilkan TRADE BARRIERS dimana terdapat halangan-halangan atau batasan-batasan terhadap suatu perdagangan, intinya negara-negara tidak bebas dalam melakukan ekspor-impor. Salah satunya adalah dengan penetapan pajak ekspor-impor tersebut.

Free Trade atau Fair Trade?

Negara-negara penganut prinsip perdagangan bebas, menginginkan TRADE BARRIERS itu di minimalisasi atau apabila dimungkinkan dihilangkan saja, konkretnya negara-negara tersebut menginginkan tidak perlu lagi dipungut pajak pada kegiatan ekspor impor, atau diturunkan jumlah pungutannya.

Bagi negara berkembang perdagangan bebas sama saja mematikan perusahaan-perusahaan lokal, karena apabila bea masuk diperkecil atau sama sekali tidak dipungut. Produk-produk luar yang kualitasnya lebih bagus atau bahkan tidak sebagus produk dalam negri namun dipercaya lebih bagus, dapat menguasai pasar perdagangan di negara berekembang tersebut.

Memang menguntungkan bagi konsumen akhir yang dapat membeli barang impor dengan harga lebih murah, Seperti barang-barang elektronik misalnya. Namun Bagi negara berkembang yang daya belinya pun masih rendah di negri sendiri, prinsip free trade atau perdagangan bebas justru sangat berdampak negatif bagi perekonomian negara terutama di sektor usaha-usaha lokal.

Bagaimana tidak, masih diterapkan bea masuk saja buah-buah lokal di Indonesia masih kalah dengan buah-buah impor dari australia, selain itu indonesia sebagai negara agraris yang mayoritas penduduknya adalah petani dan beriklim tropis seharusnya bisa jadi penghasil padi terbesar di dunia. Tapi, beras saja masih impor dari thailand. Bisa-bisa kalo bea masuk dihilangkan, Indonesia mengalami masa-masa penjajahan lagi, dijajah oleh produk-produk asing.

Di negara-negara maju khususnya amerika serikat, sebenarnya juga tidak benar-benar melakukan perdagangan bebas mengutip dari pernyataan dosen saya, Amerika Serikat merupakan negara yang benar-benar ketat dalam menyeleksi produk-produk yang diimpor ke negaranya. Badan khusus amerika yang mengatur seputar rencana jangka panjang ekonomi AS yaitu, Departement of Economic Affairs (DEA)dinilai sangat selektif dalam mengatur impor produk-produk yang juga harus memenuhi standard-standard tertentu.

Sehingga bisa dikatakan, yang dibutuhkan negara sebenarnya bukan lah Free trade jika memang dalihnya untuk mendukung era globalisasi. Tapi yang dibutuhkan dunia adalah Fair trade, yaitu perdagangan yang seimbang salah satunya adalah penerapan pranata hukum anti Dumping.

Di Indonesia terutama, yang perekonomiannya bersifat terbuka, prinsip Fair Trade harus distimulasi secara nyata selain menjaga perekonomian nasional juga melindungi pengusaha-pengusaha domestik dari segala praktek curang dalam perdagangan dunia.